tugas berita menlu as

Sekitar pk.18.30 WIB hari ini, Menteri luar negeri Amerika Serikat Hillary Clinton tiba di bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kedatangannya ke Indonesia dalam rangka akan meningkatkan kerjasama bilateral antara Indonesia dengan AS. Rencananya malam ini, istri mantan Presiden AS Bill Clinton ini dijadwalkan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa, dan baru keesokan harinya akan bertemu dengan Presiden SBY (sumber : Metro TV). Tentu menjadi pertanyaan dari banyak pihak, kaitan kedatangan pejabat penting AS setelah Presiden Obama ini ke Indonesia, apalagi terkait beberapa kasus yang sedang terjadi di Indonesia khususnya berkaitan dengan keamanan dalam negeri Indonesia. Memang belum jelas agenda apa yang nantinya akan dibicarakan untuk memperkuat hubungan kedua negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia ini. Akan tetapi, menarik untuk kita simak, adakah kepentingan tertentu dibalik kedatangan Hillary ke negara yang saat ini sedang disorot akibat terjadinya konflik bahkan serangan keamanan kepada aparat kepolisian.

Ada hal yang lebih penting sebenarnya yang seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah Indonesia dengan kedatangan Hillary ke Indonesia ini. Paling tidak, Indonesia seharusnya dapat memiliki posisi tawar / bargaining position yang tinggi, khususnya dalam renegosiasi kontrak-kontrak perusahaan AS yang investasi di Indonesia, tetapi tidak banyak membawa kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, contohnya : PT Freeport di Papua. Hal ini tentu saja diperlukan, karena konflik yang saat ini belum selesai khususnya menyangkut masalah masyarakat Papua, tidak lepas dari adanya perusahaan tambang asal Amerika yang sudah lebih dari 30 tahun “mengeruk” kekayaan alam bumi Cendrawasih tersebut tanpa membuat masyarakat sekitarnya menjadi maju. Jika bidang ekonomi menjadi agenda dalam pembicaraan antara Marty Natalegawa dan Hillary Clinton, maka seyogyanya kasus renegosiasi kontrak Freeport juga dapat dimasukkan sebagai salah satu agenda. Diharapkan nantinya, sekembalinya Hillary ke negerinya, maka PT Freeport dapat melakukan negosiasi ulang dengan pemerintah Indonesia, paling tidak tentang sistem bagi hasil, yang hingga kini terbukti bahwa kita sebagai pemilik tanah, pemilik barang tambang bukannya kebagian hasilnya tetapi hanya kebagian “ampasnya” (dampaknya yaitu adanya kerusakan lingkungan) serta masyarakat sekitar Papua yang hingga kini masih belum menjadi “pemilik lahan / kekayaan alam” mereka sendiri.

referensi: 

 http://politik.kompasiana.com/2012/09/03/di-balik-kedatangan-menlu-as-hillary-clinton-ke-indonesia